TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkembangan industri perusahaan pembiayaan yang sangat pesat dan dinamis, pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko perusahaan pembiayaan. Sehubungan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perusahaan pembiayaan diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan pembiayaan, untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sejak diberlakukannya POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan, industri pembiayaan diberi kesempatan untuk memperluas dan mengembangkan kegiatan usahanya. Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, hal ini dapat berakibat pada meningkatnya risiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan. Sebagai institusi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia, tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perusahaan pembiayaan dengan mempertimbangkan semua risiko dan tantangan yang dihadapi industri pembiayaan yang akan terus meningkat merupakan hal yang semakin penting dan perlu diperhatikan saat ini maupun di masa yang akan datang.

Dalam memajukan kinerja perusahaan pembiayaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan ketaatan pada peraturan dan pedoman perilaku (codes of conduct) yang pada umumnya berlaku di industri pembiayaan, Perusahaan berkewajiban melaksanakan semua kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Implementasi tata kelola perusaahaan yang baik di AFI didasarkan atas 5 (lima) prinsip dasar :

  • Pertama, Transparansi, yaitu transparansi dalam mengungkapkan informasi penting dan relevan dalam proses pengambilan keputusan.
  • Kedua, Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan akuntabilitas organ-organ perusahaan agar manajemen dapat berjalan dengan efektif.
  • Ketiga, Tanggung jawab, yaitu kompatibilitas manajemen Perusahaan dengan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang sehat.
  • Keempat, Independensi, yaitu manajemen Perusahaan yang profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
  • Kelima, Keadilan, yaitu keadilan kesama-rataan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengaplikasikan kelima prinsip dasar tersebut di atas, AFI memperhatikan beberapa peraturan terkait dan segala persyaratan, serta akan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan.

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan berkewajiban untuk secara berkala melakukan penilaian diri sendiri (self assessment) mengenai kecukupan implementasi tata kelola perusahaan yang baik, dan membuat laporan mengenai penerapan tata kelola yang baik tersebut sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka tindakan perbaikan dapat dilakukan. Tata cara penilaian sendiri (self assessment) terhadap penerapan tata kelola yang baik bagi Perusahaan akan merujuk pada peraturan / ketentuan terkait dari OJK.

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan Pasal 2 ayat (4),  AFI telah membuat suatu pedoman mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang antara lain mengurai hal-hal sebagai berikut:

  • Tata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
  • Kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern.
  • Kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern.
  • Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
  • Kebijakan remunerasi.
  • Kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan
  • Tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.